Teranusantara.com, Jakarta – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan ekonomi yang tidak ringan di awal masa pemerintahannya. Tantangan tersebut, menurut JK, berasal dari faktor eksternal maupun internal, termasuk beban utang yang merupakan warisan kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Hal itu disampaikan JK dalam siniar Quo Vadis Indonesia yang dipandu mantan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia, Todung Mulya Lubis, pada Senin (16/2/2026). Dalam perbincangan tersebut, JK yang tampil mengenakan kemeja lengan panjang abu-abu memaparkan pandangannya terkait kondisi perekonomian nasional.
“Pak Prabowo membawa warisan dari kebijakan pemerintah yang lalu. Ya, saya memang termasuk tapi yang pertama (periode) dengan Pak Jokowi. Yakni masalah utang,” ujar JK.
Berdasarkan data yang dihimpun, posisi utang pemerintah per Agustus 2024 atau dua bulan menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai Rp8.461,93 triliun atau setara 38,49 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, posisi utang pemerintah per 31 Desember 2025 meningkat menjadi Rp9.637,90 triliun atau setara 40,46 persen terhadap PDB.
Baca Juga : MBG Dinilai Strategis Tentukan Masa Depan Bangsa
Selain kenaikan nominal dan rasio terhadap PDB, pemerintah juga dihadapkan pada kewajiban pembayaran utang jatuh tempo yang setiap tahunnya berkisar antara Rp500 triliun hingga Rp600 triliun, di luar bunga. Tak hanya itu, terdapat pula kewajiban pembayaran cicilan proyek kereta cepat sebesar Rp1,2 triliun per tahun.
Menurut JK, beban tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan Prabowo dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, tantangan eksternal dinilai tidak kalah berat.
Ia menyoroti kondisi ekonomi global yang tengah mengalami tekanan di berbagai kawasan. Sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia, Jepang, hingga negara-negara di Eropa disebut menghadapi perlambatan bahkan kontraksi ekonomi.
Sebagai negara dengan hubungan dagang yang luas, perlambatan ekonomi di negara-negara mitra tersebut berpotensi berdampak langsung terhadap kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Memang ekonomi dunia sekarang mengalami masalah di mana-mana,” kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.
Baca Juga : Bamsoet Dukung Wacana Prabowo Tata Ulang Sistem Politik dan Pemilu
JK menegaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu negara bertumpu pada dua pilar utama, yakni pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta sektor swasta melalui investasi dan aktivitas bisnis. Ketika keuangan negara mengalami tekanan, langkah yang kerap ditempuh adalah pengurangan belanja negara.
Pengurangan belanja tersebut, lanjutnya, berimplikasi luas, termasuk pada alokasi anggaran ke pemerintah daerah. “Paling kasihan adalah kepala daerah. Pengurangan spending ini dampaknya ke mana-mana. Melemahkan daya beli,” ujarnya.
Pernyataan JK tersebut menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi global yang belum sepenuhnya pulih.
