Teranusantara.com, Jakarta – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bambang Soesatyo, mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang sistem politik nasional, khususnya pelaksanaan pemilu yang dinilai berbiaya tinggi dan sarat praktik transaksional.
“Jadi, intinya dalam berbagai kesempatan, terakhir saya masih ingat waktu di Sentul, Presiden Prabowo mengatakan bahwa kita harus penataan ulang sistem politik. Yang substansial, tidak seperti hari ini, yang transaksional, yang brutal,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, penataan ulang sistem politik menjadi relevan di tengah maraknya kasus korupsi yang berkaitan dengan tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan pemilu. Ia menilai, sistem yang mahal berpotensi mendorong praktik koruptif di berbagai lini.
“Pemilu yang berbiaya tinggi yang menimbulkan korupsi di mana-mana. Saya tidak tahu dari mana kita mulai penataan ini, tetapi yang pasti penataan sistem politik itu ada di Undang-Undang, itu berada di DPR yang akan dibicarakan kepada pemerintah,” katanya.
Bamsoet menegaskan, perubahan sistem politik dimungkinkan secara konstitusional karena diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, proses penataannya akan dibahas di tingkat DPR bersama pemerintah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem politik dan pemilu agar tidak membebani anggaran negara. Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan pada peringatan HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 12 Desember 2025.
“Kita, semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada sesuatu atau beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal,” ujar Prabowo.
Ia mengajak seluruh ketua umum dan pimpinan partai politik untuk bersama-sama memperbaiki sistem politik yang dinilai menghabiskan anggaran hingga puluhan triliun rupiah dalam setiap penyelenggaraan pemilu.
Prabowo juga mencontohkan sejumlah negara yang dinilai lebih efisien dalam sistem pemilihan umum, seperti Malaysia, Singapura, dan India. Menurut dia, negara-negara tersebut menerapkan mekanisme pemilihan yang lebih sederhana dan hemat biaya dibandingkan Indonesia.
