Teranusantara.com, JAKARTA – Rencana pemerintah mengubah seluruh skema bantuan sosial (bansos) menjadi uang tunai langsung (direct cash transfer) mendapat kritik keras. Mantan Anggota Komisi I DPR RI periode 2019-2024, Andi Najmi, menilai kebijakan tersebut bukan solusi terbaik dan memiliki kelemahan fatal dalam jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan.
Kritik Andi Najmi Fuadi tersebut merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, pada Selasa (9/6/2026) malam di Kompleks Istana Kepresidenan. Luhut menyatakan bahwa bansos ke depan akan disalurkan sepenuhnya dalam bentuk uang tunai hingga Rp5,4 juta per orang melalui skema direct cash transfer, serta menargetkan peluncuran Digital Single ID pada akhir tahun ini agar bantuan lebih tepat sasaran.
Menurut Andi Najmi, membagikan uang tunai langsung memang memberikan efek kejut instan bagi daya beli pasar. Namun, ada risiko besar terjadinya asymmetric spending atau salah belanja di tingkat masyarakat bawah.
“Data sosiologi ekonomi menunjukkan bantuan tunai sering kali terdistraksi untuk kebutuhan nonpokok. Alih-alih membeli susu, telur, atau ikan, uang tunai berisiko bergeser untuk membeli rokok, kuota internet, cicilan motor, bahkan yang terburuk digunakan untuk judi online (judol),” ujar Andi Najmi, Rabu (10/6/2026).
Sebagai alternatif terbaik, Andi mengusulkan penggunaan skema kupon digital (voucher digital) berbasis aplikasi e-wallet khusus, dengan sistem terkunci yakni saldo digital dikunci secara sistem dan hanya bisa ditukarkan dengan kebutuhan pokok tertentu.
Selain itu, Andi Najmi juga mengusulkan agar sistem tersebut agar dipastikan menjadi penggerak ekonomi lokal, yang mana transaksi hanya dapat dilakukan di UMKM, warung, atau toko kelontong yang sudah terdaftar sebagai mitra resmi pemerintah.
Soal Data Tunggal
Andi Najmi juga menyayangkan pernyataan Ketua DEN terkait rencana peluncuran Digital Single ID di akhir tahun. Ia menilai pernyataan tersebut kurang literasi dan mengesankan seolah-olah tidak ada capaian dari pemerintahan Presiden Prabowo dalam integrasi data.
“Bagaimana seorang pejabat bisa berstatemen menafikan fakta-fakta yang ada? Faktanya, melalui Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, pemerintah sudah berhasil mengkoordinasikan penuntasan DTSEN [Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional],” tegas Andi.
DTSEN merupakan sistem penggabungan dari berbagai sumber data kependudukan, termasuk DTKS, Regsosek, dan P3KE. Data ini sudah menjadi acuan utama seluruh kementerian dalam menyalurkan bansos agar tepat sasaran dan menuntaskan masalah ketidakakuratan data masa lalu.
Bahkan ke depan, Menko Pemberdayaan Masyarakat mendorong penguatan sistem data tunggal ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence), seperti verifikasi identitas menggunakan retina mata. Presiden juga telah menginstruksikan dengan tegas agar seluruh kementerian konsisten berpijak pada DTSEN.
“Pesan saya kepada Pak Luhut, marilah bersama- sama menyelesaikan tanggungan persoalan dari pemerintahan sebelumnya, dan mencari solusi menghadapi situasi ekonomi yang tidak baik- baik saja. Tidak usah membuat kegaduhan baru,” pungkas Andi Najmi.
