Teranusantara.com, Jakarta — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons wacana pembentukan koalisi permanen yang digaungkan Partai Golkar dengan menegaskan bahwa koalisi permanen bagi PDIP adalah bersama rakyat.
“Kalau bagi PDI Perjuangan kan koalisi permanen itu dengan rakyat karena sistem politik kita pascajatuhnya Soeharto mengembalikan makna kekuasaan itu untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat,” kata Hasto di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, PDIP memegang teguh prinsip bahwa kekuasaan berada penuh di tangan rakyat, terlepas dari dinamika politik yang berkembang. Karena itu, terkait gagasan koalisi permanen, PDIP tidak akan mencampuri kedaulatan partai politik lain dalam menentukan arah dan strategi politiknya.
Baca Juga : Jelang Ramadan, Pramono Tegas: Tak Ada Ruang untuk Sweeping dan Razia Liar di Jakarta
“Bahwa dinamika politik itu begitu dinamis, terjadi perubahan konfigurasi peta politik nasional, bisa diadakan kerja sama antarpartai politik, ya, tapi kalau ada suatu partai menggagas kerja sama permanen, ya, bagi PDI Perjuangan kami tidak mencampuri kedaulatan partai lain,” ujarnya.
Wacana pembentukan koalisi permanen sebelumnya mengemuka dalam hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar pada Desember tahun lalu. Koalisi permanen tersebut disebut sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa tujuan koalisi permanen adalah memastikan setiap kebijakan strategis pemerintah memperoleh dukungan politik yang stabil, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta menjaga kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang.
“Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan,” kata Bahlil dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (21/12/2025).
Baca Juga : MUI Tegaskan Fatwa Haram Buang Sampah ke Sungai, Dukung Gerakan Indonesia ASRI
Partai Golkar menilai koalisi permanen sebagai transformasi pola kerja sama politik, dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju koalisi ideologis dan strategis berbasis kesamaan platform serta agenda kebijakan.
“Koalisi permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden,” imbuh Bahlil.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji pada Jumat (13/2) menyebut pihaknya telah menjalin komunikasi dengan fraksi partai politik lain di parlemen untuk merealisasikan wacana koalisi permanen tersebut.
