Jelang Ramadan, Pramono Tegas: Tak Ada Ruang untuk Sweeping dan Razia Liar di Jakarta

- Pewarta

Minggu, 15 Februari 2026 - 18:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (ketiga kiri) didampingi Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi Fauzi Bowo (kedua kiri) berbincang dengan penjual ikan bandeng pada Festival Bandeng Rawa Belong 2026 di Jakarta, Sabtu (14/2/2026). (Foto: Pemprov DKI Jakarta/Tera Nusantara.com)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (ketiga kiri) didampingi Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi Fauzi Bowo (kedua kiri) berbincang dengan penjual ikan bandeng pada Festival Bandeng Rawa Belong 2026 di Jakarta, Sabtu (14/2/2026). (Foto: Pemprov DKI Jakarta/Tera Nusantara.com)

Teranusantara.com, Jakarta – Menjelang bulan suci Ramadan usai perayaan Imlek, seruan menjaga kondusivitas Ibu Kota terus menguat. Pramono Anung bersama Pengamat Sosial Keagamaan Anwar Abbas kompak melarang keras aksi sweeping atau razia liar oleh organisasi masyarakat (ormas) selama bulan puasa.

Pramono menegaskan, tanggung jawab keamanan dan ketertiban umum sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan usai meresmikan Gereja KGPM di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Minggu (15/2/2026).

“Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping,” tegas Pramono.

Selain melarang razia rumah makan secara sepihak, Pramono juga menyoroti tradisi Sahur on the Road (SOTR) yang kerap memicu gesekan antarwarga. Ia memastikan akan menindak tegas konvoi liar maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan keributan selama Ramadan.

Baca Juga : Pemprov DKI Larang Ormas Sweeping Rumah Makan saat Ramadan

“Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan, saya nggak izinkan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Anwar Abbas menilai aksi sweeping oleh kelompok sipil sudah tidak relevan. Menurutnya, apabila pemerintah telah hadir menjamin ketertiban, maka tindakan sepihak justru berpotensi merusak kekhusyukan ibadah di bulan suci.

“Saya rasa tidak perlu ada sweeping-sweepingan! Pemerintah kita harapkan sudah memberi pengertian tentang perlunya sikap saling hormat,” kata Anwar.

Ia mengimbau umat Islam untuk mengedepankan toleransi dan saling menghormati, sebagaimana umat beragama lain menghargai perayaan Nyepi maupun Natal. Dengan jaminan keamanan dari pemerintah, Anwar berharap Ramadan tahun ini dapat berlangsung aman dan damai tanpa aksi main hakim sendiri.

Baca Juga : Prabowo Klaim Indonesia Resmi Swasembada Beras, Stok Tertinggi Sepanjang Sejarah

Saat ini, Jakarta berada dalam masa transisi dari perayaan Imlek menuju Ramadan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan aparat keamanan akan bersiaga penuh guna menutup celah potensi aksi anarkis berkedok penertiban, demi menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat Ibu Kota.

Berita Terkait

TEP 2026 IPB University, Kampus Percepat Kemajuan Kawasan Transmigrasi
Anggota Komisi I DPR RI Gavriel Novanto Sabet Pemred Award 2026, Tegaskan Pentingnya Pers yang Kredibel
Dari Ruang Kelas Lahir Inovasi: Tiga Aplikasi AI Karya Mahasiswa STMIK Kebumen
Silaturahmi ke Anggota DPR RI, Pimpinan STMIK Kebumen Paparkan Gagasan Pengembangan Kampus Berbasis Potensi Daerah
Soal Bansos, Andi Najmi: Uang Tunai Langsung Rawan Dipakai Judol
Fujifilm, Siloam Hadirkan Solusi AI Klinis Tingkatan Standar Layanan Kesehatan
Bantu Perkuat Kedaulatan Udara, Thales Serahkan Dua Radar GM403 Pertama ke Indonesia
Hadir di Rakernas Inkopontren, PRUVIU Tawarkan Solusi Antikredit Macet

Berita Terkait

Minggu, 22 Februari 2026 - 18:59 WIB

Kapolri Tegaskan Penanganan Transparan Kasus Dugaan Penganiayaan Brimob di Maluku Tenggara

Minggu, 15 Februari 2026 - 19:07 WIB

OJK Tegaskan Jual-Beli Rekening Tindak Pidana, Pelaku Terancam Penjara

Selasa, 27 Januari 2026 - 18:23 WIB

Ahok Sebut Lapangan Golf Sebagai “Tempat Negosiasi Minyak Paling Sehat dan Murah” dalam Sidang Korupsi Pertamina

Kamis, 22 Januari 2026 - 19:31 WIB

Komisi III DPR RI Nyatakan Kasus Guru Honorer Tri Wulandari di Jambi Selesai

Rabu, 21 Januari 2026 - 17:07 WIB

Dugaan Penipuan Proyek Perumahan Rp28 Miliar, Bareskrim Naikkan Kasus Bupati Sidoarjo ke Penyidikan

Selasa, 20 Januari 2026 - 14:03 WIB

KPK Tangkap Bupati Pati Sudewo dalam OTT Terkait Pengisian Jabatan Perangkat Desa

Senin, 19 Januari 2026 - 19:33 WIB

KPK OTT Bupati Pati Sudewo, Diamankan di Jawa Tengah

Minggu, 18 Januari 2026 - 12:35 WIB

RUU HAPER dan Perampasan Aset Masuk DPR, Komisi III Tegaskan Penyusunan Akuntabel

Berita Terbaru