Teranusantara.com, Purwakarta – Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti melakukan kunjungan kerja spesifik ke Bendungan Ir. H. Djuanda atau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026). Kunjungan ini bertujuan memastikan fungsi waduk terbesar di Indonesia tetap optimal, mengingat usia waduk yang telah mencapai 59 tahun.
Novita menegaskan, Waduk Jatiluhur memiliki peran strategis dalam pengendalian banjir, penyediaan air baku, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), serta pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Komisi V ingin memastikan bagaimana fungsi Waduk Jatiluhur yang sudah berumur hampir enam dekade ini tetap terjaga dengan baik, mulai dari dukungan air, pemanfaatan listrik, hingga sinerginya dengan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggunakan satu data dan satu peta nasional bendungan sebagai acuan perencanaan pembangunan waduk besar, sedang, maupun kecil di Indonesia.
Baca Juga : Erna Sari Dewi Optimistis Industri Jamu Jawa Tengah Siap Go Global
Novita menekankan, keberadaan data terpadu sangat penting agar penentuan prioritas pembangunan bendungan lima hingga sepuluh tahun ke depan dapat dilakukan secara tepat dan terukur.
Komisi V juga meminta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh waduk, khususnya yang telah berusia tua. Langkah ini penting untuk mendeteksi potensi kerusakan, sedimentasi, maupun gangguan aliran air sejak dini agar tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin ada waduk yang luput dari pengawasan hingga menimbulkan kerugian atau membahayakan masyarakat. Monitoring harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan waduk,” tegas Novita.
Selain itu, Komisi V menyoroti perlunya peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar waduk melalui pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan, tanpa membebani keuangan negara.
Terkait penyediaan air minum, Novita menekankan perlunya penambahan titik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan pemetaan kebutuhan SPAM yang disinergikan antara pemerintah pusat, pengelola waduk, dan pemerintah daerah.
Baca Juga : Menkop Dorong Koperasi Pesantren Jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa Syariah
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi V DPR RI terhadap infrastruktur sumber daya air strategis nasional guna memastikan keselamatan, keberlanjutan, dan manfaat optimal bagi masyarakat.
