Kalimantan Selatan kembali dilanda banjir dalam beberapa waktu terakhir. Peristiwa ini menuai perhatian berbagai kalangan, salah satunya datang dari Wakil Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Maulana Fikry. Ia menilai bencana banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut tidak bisa dilepaskan dari masifnya kerusakan lingkungan.
Menurut Maulana Fikry, deforestasi yang terus berlangsung di Kalimantan Selatan menjadi salah satu faktor utama meningkatnya risiko banjir. Hilangnya kawasan hutan menyebabkan daya serap tanah terhadap air hujan semakin menurun, sehingga aliran air tidak terkendali dan berujung pada genangan di permukiman warga.
“Banjir di Kalimantan Selatan akhir-akhir ini tidak terjadi begitu saja. Salah satu penyebab utamanya adalah deforestasi yang sangat marak dan tidak terkendali,” ujar Maulana Fikry dalam keterangannya.
Selain deforestasi, ia juga menyoroti keberadaan tambang ilegal yang dinilai memperparah kerusakan lingkungan. Aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut, kata dia, tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat.
“Tambang ilegal harus menjadi atensi serius pemerintah. Aktivitas ini jelas merusak ekosistem dan berkontribusi besar terhadap terjadinya bencana alam, termasuk banjir,” tegasnya.
Maulana Fikry yang juga merupakan putra daerah Kalimantan Selatan menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk memitigasi kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Upaya tersebut, menurutnya, tidak cukup hanya dengan penanganan pascabencana, tetapi harus menyentuh akar permasalahan.
Ia mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan penertiban secara tegas terhadap tambang-tambang ilegal yang masih beroperasi. Penutupan tambang ilegal dinilai menjadi langkah mendesak guna mencegah bencana serupa terulang di masa depan.
“Saran saya, pemerintah harus segera melakukan mitigasi atas kehancuran lingkungan yang terjadi di Kalimantan Selatan. Salah satu langkah paling penting adalah menutup seluruh tambang ilegal,” katanya.
Lebih lanjut, Maulana Fikry berharap pemerintah dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan organisasi kepemudaan, dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Ia menegaskan bahwa penyelamatan lingkungan adalah tanggung jawab bersama demi keselamatan generasi sekarang dan mendatang.
