Teranusantara.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta jajaran pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia untuk bergerak cepat dan responsif dalam menindaklanjuti setiap kenaikan harga bahan pokok di wilayah masing-masing.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul mulai terlihatnya gejolak harga di sejumlah daerah, meskipun bulan suci Ramadan belum dimulai.
“Begitu ada kenaikan di atas harga eceran tertinggi tadi, segera dalami, kenapa naik,” ujar Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Menurutnya, setiap kenaikan harga, sekecil apa pun, harus segera ditangani secara serius. Ia menekankan bahwa kenaikan harga yang tidak segera direspons berpotensi berkembang menjadi lonjakan besar dan berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan harga bahan pokok menjadi tanggung jawab utama pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan rakyat, terutama menjelang Ramadan yang biasanya diikuti peningkatan kebutuhan konsumsi.
Baca Juga : Kemenekraf Perkuat Kualitas MBG Lewat Program MASAMO di Lampung
“Belum juga masuk Ramadan, harga sudah naik. Nah ini yang merupakan tantangan kita semua,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tomsi juga menyoroti adanya anomali harga di sejumlah daerah produsen. Ia menilai kenaikan harga di wilayah penghasil komoditas tertentu justru memerlukan perhatian khusus agar tidak terjadi penyimpangan dalam rantai pasok dan distribusi.
“Daerah-daerah penghasil cabai itu malah naik. Ini kan harus jelas nih, kenapa daerah penghasil cabai naik, padahal cabainya melimpah,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Tomsi meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Satuan Tugas (Satgas) Pangan, serta instansi terkait lainnya agar meningkatkan pengawasan langsung di lapangan. Ia menegaskan, pengendalian inflasi tidak boleh berhenti pada rapat koordinasi semata, tetapi harus diwujudkan melalui pemantauan nyata di pasar tradisional, pusat distribusi, hingga jalur pasok bahan pokok.
Lebih lanjut, Tomsi mengingatkan aparatur pemerintah agar tidak menilai kenaikan harga hanya dari sudut pandang pribadi. Menurutnya, kenaikan harga yang dianggap kecil oleh sebagian pihak bisa menjadi beban berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca Juga : Komisi VII DPR Sambut Positif Diskon Tiket Pesawat 17-18 Persen
“Jangan ngukur pakai badan kita. Kalau ngukur pakai badan kita naiknya sedikit, tapi bagi masyarakat naiknya kerasa,” tuturnya.
Ia berharap, dengan disiplin, kemauan keras, serta pengawasan yang berkelanjutan, pemerintah pusat dan daerah mampu menjaga stabilitas harga pangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan ketersediaan bahan pokok yang terjangkau sekaligus memperkuat peran negara dalam melindungi kesejahteraan rakyat di tengah dinamika ekonomi dan meningkatnya kebutuhan menjelang Ramadan.
